Ternate – Pesatnya laju investasi, pembukaan kawasan pertambangan, serta meningkatnya mobilitas penduduk ke Maluku Utara, membawa dampak ganda bagi pembangunan daerah. Di satu sisi membuka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain memunculkan risiko baru yang mengancam kualitas kesehatan masyarakat, yakni potensi peningkatan kasus HIV/AIDS. Jika tidak segera diantisipasi dan dikendalikan secara ketat, ancaman ini bisa berkembang menjadi masalah sosial dan kesehatan yang serius di masa mendatang. Kamis,18/6/2026.

Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama di wilayah yang menjadi pusat kegiatan pertambangan seperti Halmahera Tengah (Lelilef) dan Halmahera Selatan (Obi). Hingga saat ini pengawasan dan sistem penyaringan kedatangan penduduk maupun tenaga kerja ke kawasan tersebut dinilai masih sangat minim.

Ketua Lembaga Perlindungan Masyarakat Miskin RIO BUBULA, H. Mohammad A. Adam, SE. Saat di wawancarai, menyampaikan bahwa, Selama ini, pemeriksaan kesehatan baru sebatas persyaratan masuk bagi karyawan resmi di lingkungan perusahaan tambang saja, sedangkan arus perpindahan orang yang bekerja di sektor pendukung ekonomi di luar lingkungan tambang berjalan tanpa ada mekanisme pengawasan yang memadai.

“Secara kenyataan, angka kasus HIV/AIDS akan terus bergerak naik jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak segera mengambil langkah antisipasi yang tegas. Ini masalah yang sangat fatal jika dibiarkan begitu saja. Kita bisa lihat di daerah pertambangan seperti Lelilift dan Obi, belum ada sistem penyaringan yang jelas bagi setiap orang yang masuk ke wilayah tersebut. Padahal, arus lalu lintas manusia di sana sangat padat dan beragam latar belakangnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan perusahaan saja. Arus orang yang bergerak di sektor jasa, perdagangan, transportasi, dan layanan pendukung lainnya justru lebih banyak dan bergerak bebas tanpa ada pemeriksaan awal. Kondisi ini membuka celah bagi penyebaran perilaku berisiko, seperti hubungan seksual bebas dan kebiasaan hidup yang tidak sehat, yang menjadi faktor utama penularan HIV/AIDS.

Dengan menyikapi hal tersebut, H. Mohammad mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama jajaran pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki wilayah pertambangan untuk segera menyatukan langkah dan program. Diperlukan pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan, serta menyusun aturan yang mengatur standar kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas di sekitar kawasan tambang. Lebih lanjut, ia menyoroti prioritas pembangunan yang dinilai kurang tepat sasaran.

“Kami mengingatkan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan dan instansi terkait, jangan hanya sibuk membangun infrastruktur fisik tapi melupakan kualitas kesehatannya masyarakatnya. Buat apa jalan, jembatan, dan gedung megah dibangun jika manusianya sakit dan kesehatannya terabaikan. Pembangunan harus seimbang, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan bersifat sementara dan suatu saat akan selesai. Namun, dampak sosial dan kesehatan yang ditinggalkan bisa berlangsung sangat lama, bahkan diturunkan ke generasi berikutnya jika tidak ditangani sejak dini.

“Jangan sampai kekayaan alam yang kita gali justru meninggalkan penyakit yang lebih berbahaya bagi masa depan anak cucu kita. Kita tidak ingin generasi penerus hancur karena masalah kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” tambahnya.

H. Mohammad berharap Gubernur Maluku Utara dan para Bupati di wilayah penghasil tambang segera mengambil peran aktif. Diperlukan koordinasi yang kuat antar instansi, penyuluhan kesehatan yang masif, serta pengawasan ketat untuk menata lingkungan sosial di sekitar kawasan tambang. Langkah ini penting untuk meminimalisir risiko penularan dan menjaga kualitas sumber daya manusia sebagai aset paling berharga bagi kemajuan Maluku Utara.

“Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menata kawasan tersebut agar tetap aman dan sehat. Jangan biarkan masalah ini tumbuh menjadi bom waktu yang sulit dipecahkan nantinya,” pungkasnya. Arin/MI