Tagihan!! Rp7,4 Miliar Belum Lunas. FORMAPAS Malut Kembali Ketuk Pintu KPK. 6 Kasus, 1 Nama, Sekda Ternate Siap Menjawab.
DAERAH
TERNATE/JAKARTA – Belum habis yang lama, kini datang lagi yang baru. Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT) kembali menggelar aksi di depan Gedung KPK RI. Ini bukan protes biasa ini adalah Jilid II dari tuntutan yang belum terjawab. Rakyat Maluku Utara seakan mengetuk pintu KPK untuk ketiga kalinya, “Ada Rp7,4 Miliar yang belum jelas perginya, dan satu nama yang selalu muncul di setiap lembar laporan Rizal Marsaoly. Kapan beliau akan menjelaskan semuanya?”, Senin 12/10/2026
6 kasus 1 nama yang selalu ada, namun sampai saat ini belum juga di tindak lanjuti.
KASUS 1; TANAH YANG SUDAH MILIK NEGARA, TETAP DIBAYAR Rp2,8 MILIAR
Lahan bekas Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Kelurahan Kalumpang dibayar Pemkot Ternate seharga Rp2,8 miliar pada 2018. Padahal Putusan MA No. 191/K/Pdt/2013 sudah menyatakan tanah itu milik Pemprov Maluku Utara. Saat itu, Rizal Marsaoly menjabat Kepala Dinas Perkim Kota Ternate. Pertanyaannya sederhana, “Mengapa membeli sesuatu yang sudah milik kita sendiri?”.
KASUS 2; BANSOS & HIBAH 2023 Rp1,769 MILIAR TAK JELAS TANGAN SIAPA
LHP BPK RI No. 12.A/LHP/XIX.TER/5/2024 menyoroti realisasi bansos melalui Bagian Kesra sebesar Rp1,769 miliar. Rizal Marsaoly selaku Ketua TAPD turut disebut. Uang bantuan rakyat, ke mana mengalirnya? BPK sudah beri sinyal merah, sekarang giliran KPK yang berbicara.
KASUS 3; “OM OJEK ANDALAN” JADI PEMBINA SEKALIGUS PENGANGGAR?
Ini kasus yang paling “unik”. Rizal Marsaoly menjabat Ketua TAPD sekaligus disebut sebagai Pembina program Ojek Andalan. “Bukankah abang wasit sekaligus pemain di pertandingan yang sama? Itu namanya konflik kepentingan yang tak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
KASUS 4; CITY SANITATION SUMMIT 2025 Rp1,6 MILIAR, SIHIR APA YANG TERJADI?
Anggaran sebesar Rp1,6 miliar digelontorkan. Perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya. Semuanya harus dibuka terang benderang. Rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya diselesaikan dengan uang sebanyak itu.
KASUS 5; FESTIVAL PULAU HIRI 2018 PANGGANG RP1,3 MILIAR, PANGGUNGNYA HILANG
Proyek panggung senilai Rp1,3 miliar. Hingga kini pertanggungjawabannya masih menjadi misteri. Di mana panggungnya? Di mana sisa uangnya?
KASUS 6; TAMAN ASMAUL HUSNA Rp.1 MILIAR UNTUK PAPAN NAMA YANG TAK SELESAI
Renovasi papan nama senilai Rp1 miliar. Angkanya fantastis, hasilnya belum selesai. Seolah-olah papan nama itu dibuat dari emas murni, padahal yang dibutuhkan rakyat hanyalah taman yang indah dan fungsional.
Ada 7 tuntutan yang harus di periksa oleh pihak KPK-RI.
1. Panggil dan periksa Rizal Marsaoly terkait dugaan korupsi lahan eks Rumah Dinas Gubernur Rp2,8 miliar
2. Usut tuntas hibah dan bansos 2023 Rp1,769 miliar
3. Bentuk tim khusus kasus CSS XXIII Rp1,6 miliar
4. Telusuri proyek Festival Pulau Hiri 2018 Rp1,3 miliar
5. Periksa Taman Asmaul Husna Rp1 miliar
6. Panggil Rizal Marsaoly terkait program “Om Ojek Andalan”
7. Evaluasi Kejaksaan Negeri Ternate dinilai lambat dan belum tuntas menyelesaikan kasus korupsi di daerah itu
“Kami tidak menghakimi. Kami hanya bertanya, ke mana uang rakyat pergi? Jika tidak ada masalah, buktikan kepada publik. Jika ada masalah, proses sesuai hukum. Rakyat Maluku Utara tidak akan berhenti bertanya sampai semuanya terang benderang,” tegas pernyataan sikap FORMAPAS Malut di depan gedung KPK.
Aksi ini bukan akhir cerita, ini baru permulaan. FORMAPAS Malut berjanji akan terus mengawal setiap perkembangan, memantau setiap langkah KPK, dan mendesak transparansi penuh. Karena satu hal yang mereka yakini bahwa, uang rakyat bukan mainan, dan kepercayaan rakyat bukan barang murah yang bisa dihilangkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. (Arin/MI)