Sembunyikan Sesuatu?, Ketua DPC Gerindra Ternate Justru Panggil Nurjaya, Padahal Isu yang Menyebar dari Beliau.
DAERAH
TERNATE, MALUKU UTARA – Suasana di lingkungan internal Partai Gerindra Kota Ternate semakin memanas. Pasca rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 24 September 2026 di gedung DPRD Kota Ternate, muncul langkah yang dinilai banyak pihak, janggal dan memunculkan tanda tanya besar, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, justru melayangkan surat panggilan resmi kepada Nurjaya Hi. Ibrahim anggota DPRD Kota Ternate yang sebelumnya melaporkan penyebaran informasi tidak benar dengan alasan Nurjaya dianggap telah melanggar aturan partai.
Padahal, persoalan yang bermula dari dibagikannya oleh Jamian terkait informasi yang belum terverifikasi ke dalam grup WhatsApp Keluarga Besar Gerindra Maluku Utara, tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, tanpa mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang disebut, adalah tindakan yang dilakukan oleh Jamian sendiri. Kini justru yang bertanya dan mencari kejelasan yang dipanggil.
Surat Panggilan yang Mengundang Pertanyaan. Dalam surat yang disampaikan, Jamian mencantumkan sejumlah pasal dan aturan yang diduga dilanggar. Namun penjelasan yang tertulis justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam:
Pertama: Apakah aturan dan mekanisme yang tertulis dalam surat itu hanya berlaku untuk satu orang saja, yaitu Nurjaya?, Atau ketua partai dan seluruh kader lainnya juga wajib mematuhi hal yang sama? Jika aturan itu mengikat semua pihak, mengapa baru ditegakkan terhadap salah satu pihak saja?
Kedua: Sebelum menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya ke ratusan anggota di grup resmi partai apakah Jamian sendiri sudah menjalankan mekanisme yang sama, yang kini dituntut kepada Nurjaya? Apakah sudah mengonfirmasi, memediasi, atau mencari kejelasan dari pihak yang bersangkutan sebelum menyebarkan isu tersebut? Jika tidak, mengapa standar yang berbeda diterapkan?
Ketiga: Apakah panggilan ini sekadar alasan atau kedok semata? Apakah sebenarnya ini langkah yang dipersiapkan untuk mengarahkan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Nurjaya sebagai cara menyingkirkan pihak yang mulai mempertanyakan hal-hal yang tak ingin diketahui publik?
“Siapa Sebenarnya yang Melanggar Prosedur?”, yang disayangkan dari seluruh rangkaian peristiwa ini sebagai Ketua DPC Partai, seharusnya Jamian justru menjadi teladan dalam menaati prosedur. Setiap informasi yang menyangkut nama baik kader, apalagi menyebar luas di lingkungan internal partai, wajib dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan sebelum disebarkan. Itu prinsip dasar keadilan dan kehati-hatian.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, informasi disebarkan lebih dulu, konfirmasi tidak pernah dilakukan, lalu ketika yang dirugikan mencari kejelasan dan menempuh jalur yang benar ia justru dipanggil dan dituduh melanggar aturan partai.
“Ini bukan soal satu orang salah atau benar. Ini soal keadilan dan aturan yang berlaku sama untuk semua. Kalau ada mekanisme jalankan untuk semua, Kalau ada pelanggaran periksa siapa pun yang melakukannya. Jangan sampai aturan hanya dipakai untuk menindak pihak yang tidak diinginkan, sementara pihak yang menyebarkan isu dibiarkan begitu saja,” ujar pengamat yang memantau perkembangan ini.
Dugaan Pengalihan Isu Menguat. Masyarakat pun mulai mempertanyakan, apakah ini terkait dengan persoalan yang lebih luas, termasuk sorotan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas yang kini sedang ditelusuri? Apakah langkah ini merupakan bagian dari upaya mengalihkan perhatian publik, menutup mulut, dan menyingkirkan siapa pun yang berani bertanya!!.
Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Jamian Kolengsusu terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Publik menantikan penjelasan yang jujur, terbuka, dan tidak memihak, apakah ini benar murni soal pelanggaran aturan partai, atau justru langkah politik yang bertujuan lain. (Arin/MI)