Rp.26.39 Miliar Hilang. Reses Di Rumah Sendiri, FORMAPAS Malut; Jangan Lupa Rakyat yang Menempatkan Kalian di Sana!
DAERAH
TERNATE/JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kota Ternate kini di ambang batas. Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS Malut) mengangkat deretan persoalan yang tak bisa lagi dianggap sepele, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas yang menyentuh angka fantastis, hingga praktik reses yang dinilai lebih mirip “pertemuan keluarga” daripada menyerap aspirasi rakyat. Selasa 13/10/2026
Angka itu nyata, Rp26,39 miliar anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kota Ternate tahun 2024–2025 kini sedang diselidiki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara. Namun yang membuat publik semakin bertanya-tanya, Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, dikabarkan tidak menghadiri panggilan penyidik Tipikor Polda Maluku Utara.
“Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa sulit sekadar hadir dan menjelaskan?” tanya Ketua PP FORMAPAS Malut, Riswan Sanun.
Ini yang paling menyedihkan sekaligus menggelikan. Enam anggota DPRD Dapil II (Ternate Selatan–Pulau Moti) diduga melaksanakan reses di rumah pribadi Wakil Ketua I DPRD, Amin Subuh, di Kelurahan Toboko. Bukan ke Pulau Moti, tapi ke rumah sendiri.
Belum lagi keluhan dari warga Dapil III Pulau Hiri, Ternate Pulau, Batang Dua. Seorang warga Batang Dua bercerita dengan getir.
“Dari empat anggota DPRD yang mewakili kami, cuma satu yang turun ke sini, dan itu pun karena dia memang orang sini. Yang lain Seolah-olah menganggap Pulau Batang Dua itu pulau yang tidak pernah ada di peta mereka.”
Reses disebut hanya satu-dua kali setahun. Selebihnya? Rakyat pulau hanya menunggu di tepi pantai, menunggu wakil rakyat yang tak kunjung datang.
Sorotan tak kalah tajam tertuju pada dugaan tindakan premanisme yang diduga dilakukan Amin Subuh terhadap massa aksi warga Pulau Moti yang sedang menyampaikan aspirasi. Di saat rakyat berbicara, apakah jawabannya adalah intimidasi.
Belum selesai itu, polemik soal keberadaan Villa Lago Montana di antara sesama anggota dewan semakin memperdalam keraguan publik. Saling tuding terjadi di dalam rumah kaca itu sendiri.
Riswan mengatakan bahwa, transparansi bukan pilihan, tapi itu adalah kewajiban yang harus di ketahui publik.
“Wakil rakyat diangkat untuk melayani, bukan dilayani. Reses di rumah sendiri, menghindari panggilan penyidik, jarang turun ke pulau terluar, semua ini mengikis kepercayaan satu per satu,” tegas Riswan Sanun.
Riswan menambahkan dengan sikap tegas bahwa, setiap tuduhan harus diuji dengan fakta dan bukti. Penjelasan terbuka, klarifikasi, dan proses hukum yang transparan adalah jalan satu-satunya agar rakyat tidak semakin kecewa.
“Jangan biarkan rakyat berkata, ‘Kami punya wakil rakyat, tapi suaranya tak pernah sampai ke telinga mereka.” Itu bukan demokrasi, itu sekadar nama di surat suara yang mulai pudar maknanya,” pungkas Riswan. (Arin/MI).