“Praduga Tak Bersalah Bukan Tameng!”. LPI Malut: Jangan Pasang Badan untuk Amin Subuh, Periksa Secara Adil!
DAERAH

TERNATE, MALUKU UTARA – Pernyataan Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, yang mengedepankan etika, demokrasi, dan asas praduga tak bersalah di tengah kericuhan melibatkan Wakil Ketua I Amin Subuh, kini mendapat sorotan tegas dari Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara. Koordinatornya, Rajak Idrus, mengingatkan bahwa, prinsip itu berlaku untuk semua, termasuk anggota dewan. Jangan sampai seruan etika hanya ditujukan ke rakyat, sementara pejabat mendapat perlindungan berkedok jabatan.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (30/9/2026), saat massa Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) menuntut kejelasan reses Dapil II Ternate Selatan–Moti. Warga mempersoalkan kegiatan yang seharusnya menyerap aspirasi masyarakat Moti justru digelar di Kelurahan Toboko, bahkan disebutkan di kediaman pribadi Amin Subuh. Saat bertemu massa, suasana memanas, terjadi adu mulut hingga saling dorong. Kamis, 1/10/2026
Rajak Idrus menegaskan bahwa. Prinsip yang Sama Berlaku juga untuk Anggota DPRD , bukan hanya rakyat saja.
“Praduga tak bersalah memang harus dijunjung. Tapi jangan jadikan itu tameng untuk menutupi perilaku yang terjadi di ruang publik. Kalau Ketua DPRD minta rakyat mengedepankan etika maka standar yang sama harus berlaku untuk anggota DPRD. Bukan satu aturan ke bawah, perlindungan ke atas.” Tegas Rajak Idrus
Amin Subuh bukan warga biasa, ia Wakil Ketua I DPRD. Sikapnya saat berhadapan dengan warga yang menyampaikan aspirasi tidak bisa dilihat sekadar konflik pribadi. Ada standar kehormatan yang harus dijunjung. Jika ada ancaman dari massa, periksa berdasarkan fakta. Jika sikap Amin berlebihan itu juga harus dipertanggungjawabkan.
“Jangan terkesan pasang badan untuk Amin. Rakyat butuh pembuktian objektif, bukan pembelaan politik,” tegas Rajak.
LPI Malut mendesak pada Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate di bawah pimpinan Mochtar Bian melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pertama: Polemik pelaksanaan reses, apakah sesuai aturan atau menyimpang. Kedua: Perilaku saat demonstrasi adu mulut, saling dorong, hingga campur tangan polisi.
Keduanya harus ditangani terpisah, objektif, dan tuntas. Bukan sekadar mencari siapa yang mulai, tapi memastikan standar etika ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Jangan ambil keputusan dari potongan video. Jangan lihat siapa yang duduk di kursi mana. Periksa rekaman utuh, dengar semua pihak, peserta aksi, aparat, saksi. Kalau tidak ada pelanggaran, sampaikan terbuka. Kalau ada, nyatakan dengan tegas dan tindak sesuai aturan. Rakyat tidak menuntut penghakiman, rakyat menuntut keadilan.”
Lembaga Bukan Milik Pejabat, DPRD adalah ruang rakyat, bukan benteng oknum. Kalau warga keliru menyampaikan aspirasi, ada jalur hukum. Tapi kalau wakil rakyat tidak mampu menjaga sikap, itu karena melanggar kepercayaan yang diamanatkan. Semua mata kini tertuju pada Badan Kehormatan, berani bersihkan rumah sendiri, atau diam saja membiarkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga hancur!. (Arin/MI)