PERINGATAN!! Tak Boleh Biarkan Polda Malut ‘Masuk Angin’. FORMAPAS – Jangan Sampai Kasus Perjadin Ini Menguap Tanpa Jejak
DAERAH
JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT), Riswan Sanun, melontarkan desakan tajam kepada Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman dan Dirreskrimsus Polda Maluku Utara Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan, untuk segera percepat dan pendalami secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kota Ternate untuk tahun anggaran 2024–2025.
Anggaran yang disorot mencapai sekitar Rp26,39 miliar. uang rakyat yang bersumber dari APBD Kota Ternate selama dua tahun anggaran.
Kasus ini sedang ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa lima saksi pada 1 September 2026, lalu memanggil kembali salah satu anggota DPRD sebagai saksi pada 11 September 2026. Sebelumnya, anggota DPRD Nurjaya Hi. Ibrahim diperiksa selama hampir 10 jam pada 15 Agustus 2026.
Namun Riswan menegaskan, pemeriksaan lisan saja tidak akan mengungkap kebenaran. Penyelidikan wajib menelusuri secara mendalam dokumen pertanggungjawaban serta aliran transaksi, guna memastikan setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk perjalanan yang benar-benar dilaksanakan.
“Pertanyaan utamanya tegas, apakah pembayaran sesuai perjalanan yang dilakukan? Dan apakah setiap pengeluaran dapat dibuktikan secara tertulis? Keterangan mulut saja tidak cukup dokumen, bukti pembayaran, dan jejak aliran uang harus menjadi dasar utama,” ujar Riswan, Senin 28/9/2026.
Ia menuntut seluruh komponen diperiksa satu per satu. Tiket, biaya penginapan, uang harian, hingga biaya perjalanan lainnya. Termasuk siapa yang memverifikasi dan siapa yang memberi tanda tangan persetujuan atas setiap pengeluaran tersebut.
Terkait pemeriksaan Nurjaya Hi. Ibrahim yang berlangsung lama, Riswan menilai hal itu seharusnya menjadi pintu masuk untuk pendalaman bukti, bukan sekadar rutinitas.
“Kami apresiasi langkah Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. Namun, rakyat tidak ingin menunggu tanpa hasil. Proses ini harus dipercepat, transparan, dan berlandaskan alat bukti yang nyata bukan sekadar percakapan di ruang pemeriksaan. Masyarakat berhak tahu ke mana perginya Rp. 26,39 miliar lebih uang mereka,” tegas Riswan. (Arin/MI)