Jangan Diam Saja! FORMAPAS Malut Desak KPK RI & PU Bertindak, Integritas Infrastruktur Maluku Utara Dipertaruhkan
DAERAH
TERNATE,JAKARTA – Suara tegas datang dari kalangan akademisi Maluku Utara. Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP FORMAPAS MALUT) menggelar aksi desakan di Jakarta, Senin (5/10/2026), menuntut KPK RI segera memanggil dan memeriksa Abdul Hamid Payapo alias Mito, yang namanya tersangkut dalam fakta-fakta perkara mantan Kepala Balai IX Maluku-Maluku Utara, Ir. Amran Mustari.
Nama Abdul Hamid Payapo disebut dalam rangkaian peristiwa perkara tersebut, termasuk terkait uraian nominal Rp873,285 juta. Bagi FORMAPAS, penyebutan itu bukan berarti sudah vonis bersalah, melainkan fakta yang wajib diuji, diklarifikasi, dan ditelusuri secara hukum.
“Kami tidak meminta KPK menjatuhkan vonis. Kami meminta KPK BEKERJA! Panggil, periksa, telusuri, uji seluruh fakta berdasarkan bukti. Jangan sampai ada fakta terhenti hanya karena menyangkut nama pejabat,” tegas Riswan Sanun, Ketua Umum PP FORMAPAS Malut.
Jika ada aliran dana, komunikasi, pertemuan, atau fakta lain yang relevan semuanya harus ditelusuri secara profesional dan transparan, tanpa pandang bulu. Selasa 6/10/2026
Tidak hanya ke KPK, FORMAPAS juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penunjukan Abdul Hamid Payapo sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara. Proses verifikasi rekam jejak, integritas, administrasi, dan etik dipertanyakan, apakah sudah dilakukan secara ketat sebelum seseorang duduk di posisi strategis itu!
“Jabatan kunci pengelolaan infrastruktur negara tidak boleh dibiarkan berada di bawah bayang-bayang kecurigaan publik tanpa penjelasan yang transparan,” tegas Riswan.
FORMAPAS menuntut langkah tegas, evaluasi menyeluruh, dan pemberhentian dari jabatan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan ada pelanggaran.
“Kami tidak sedang menghakimi. Kami sedang mempertanyakan keberanian negara menegakkan standar integritas untuk SEMUA pejabat. Kalau tak ada masalah, jelaskan secara terbuka. Kalau harus diperiksa, periksa. Kalau aturan mewajibkan pemberhentian, ambil keputusan tanpa ragu!” ujarnya.
Dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU. FORMAPAS menyampaikan tuntutan transparansi, evaluasi, dan penguatan integritas pengelolaan infrastruktur jalan di Maluku Utara. Pihak Ditjen Bina Marga menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan.
Berikut tuntutan resmi FORMAPAS Malut:
1. KPK RI segera memanggil, memeriksa, dan menelusuri seluruh fakta serta aliran dana yang relevan terkait Abdul Hamid Payapo dalam perkara Amran Mustari.
2. Kementerian PU RI segera mengevaluasi dan mengambil keputusan tegas terhadap jabatan Plt Kepala BPJN Maluku Utara, termasuk pemberhentian jika ada dasar hukum, administratif, atau etis yang membenarkannya.
“Negara jangan hanya mendengar. Negara harus BERTINDAK. Jangan biarkan jabatan jadi tameng pemeriksaan. Jangan biarkan kepercayaan rakyat runtuh karena institusi memilih diam,” pungkas Riswan.
FORMAPAS Malut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindak lanjut nyata dari KPK dan keputusan transparan dari Kementerian PU. (Arin/MI)