Dugaan Aliran “Uang Pusat” dalam Program MBG: Aliansi Mahasiswa Minta Pihak Berwenang Periksa Secara Menyeluruh
DAERAH

JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara di Jakarta mengangkat ke permukaan dugaan adanya aliran dana yang disebut “uang pusat” atau “hak pusat” yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Maluku Utara, serta mendesak seluruh pihak berwenang untuk memeriksa persoalan ini secara terbuka, objektif dan menyeluruh.
Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah yang sepenuhnya bersumber dari anggaran negara dan diselenggarakan demi kepentingan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang masuk maupun dikeluarkan dalam rangka pelaksanaannya, mutlak harus memiliki dasar yang sah, mekanisme yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik, tegas Aliansi dalam pernyataan resminya. Senin, 21/9/2026
Belakangan ini polemik berkembang terkait dugaan adanya permintaan setoran kepada sejumlah yayasan mitra pelaksana Program MBG di Maluku Utara. Sebelumnya beredar rekaman percakapan pesan singkat yang diduga melibatkan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher. Kini juga muncul bukti‑bukti transaksi pembayaran yang tertuju ke rekening CV. Twone Sukses Ciptanusa.
Sejumlah pemberitaan pada bulan September 2026 telah memuat hal tersebut menyebut nama Sahril Taher dugaan permintaan pembayaran kepada pengurus yayasan/SPPG, istilah “uang pusat” maupun “hak pusat”, serta rekening CV. Twone Sukses Ciptanusa sebagai tujuan pembayaran. Harus ditegaskan: keaslian isi percakapan, konteks utuh komunikasi, dasar hukum permintaan dana, serta hubungan langsung rekening tersebut dengan pelaksanaan Program MBG, semua hal ini masih wajib diverifikasi dan dibuktikan secara resmi oleh pihak yang berwenang, belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang sudah terbukti.
Hal yang juga menjadi sorotan penting, sejumlah berita yang sebelumnya memuat persoalan ini, termasuk yang mencantumkan nama Sahril Taher, kini disebut telah ditarik kembali, diturunkan, atau tidak lagi dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, mengapa pemberitaan tersebut satu demi satu menghilang? Apakah ada pihak yang meminta atau mendesak agar berita tersebut dihapus? Dan apakah ini merupakan upaya untuk menutup‑nutupi serta menghilangkan informasi yang sebelumnya sudah diketahui dan menjadi pembicaraan publik?,” tanya Aliansi secara tegas.
“Kami menyadari dengan jelas, hilangnya berita di media bukanlah bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun justru hal ini menjadi alasan yang semakin kuat dan mendesak, agar aparat penegak hukum segera memeriksa dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi secara objektif dan transparan,” tegas pernyataan tersebut.
Berkaitan dengan percakapan yang menyebut istilah “uang pusat” atau “hak pusat” serta pembayaran ke rekening yang telah disebutkan Aliansi mengajukan pertanyaan yang sederhana namun mendasar.
“Setoran untuk keperluan apa sebenarnya? Siapa yang memerintahkannya? Siapa yang menetapkan jumlah nominalnya? Atas dasar hukum atau peraturan yang mana? Dan ke mana seluruh dana tersebut akhirnya mengalir setelah diterima?,” ujar Aliansi Malut.
“Kami juga ingin menegaskan, adanya bukti atau catatan transaksi pembayaran, belum serta‑merta membuktikan telah terjadi tindak pidana. Namun kenyataan adanya percakapan yang memuat istilah tersebut bersamaan dengan adanya dokumen transaksi yang menyebutkan ‘setoran’ adalah hal yang nyata, cukup beralasan, dan wajib diperiksa secara teliti oleh aparat penegak hukum untuk mengetahui kebenarannya,” ungkap Aliansi saat aksi di depan kantor KPK-RI.
“Jangan sampai program yang seharusnya menggunakan uang negara demi kepentingan rakyat berubah menjadi sarana pemungutan biaya, memenuhi kepentingan kelompok tertentu, atau menjadi praktik pembayaran yang gelap dan tidak transparan,” Aliansi peringatkan dalam pernyataan tersebut.
Mengingat nama Sahril Taher selaku Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara turut disebut dalam berbagai informasi dan percakapan yang beredar, Aliansi secara tegas menyampaikan.
“KAMI MENDESAK DPP PARTAI GERINDRA SEGERA MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SAHRIL TAHER, terkait dugaan keterkaitannya dengan persoalan permintaan setoran, penyebutan ‘uang pusat’, serta segala transaksi yang telah disebutkan dalam informasi yang beredar.” ujar aliansi.
“Kami juga meminta kepada seluruh pihak yang berwenang janganlah berhenti sekadar pada pemeriksaan administratif semata. Apabila ditemukan petunjuk atau indikasi pelanggaran hukum, maka proses penyelidikan dan pemeriksaan wajib segera dilanjutkan sesuai wewenang serta ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku,” tegas Aliansi.
Berikut adalah empat poin tuntutan resmi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara di Jakarta saat melakukan aksi di depan kantor KPK-RI.
1. MENDESAK DPP PARTAI GERINDRA SEGERA MENGEVALUASI KETUA DPD GERINDRA MALUKU UTARA SAHRIL TAHER, atas munculnya dugaan adanya konflik kepentingan serta penyalahgunaan pengaruh dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Maluku Utara.
2. MENDESAK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP SAHRIL TAHER, selaku Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, atas dugaan terjadinya konflik kepentingan, penerimaan gratifikasi, tindak pidana korupsi, serta penyalahgunaan pengaruh politik yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG di Maluku Utara.
3. MENDESAK KEJAKSAAN AGUNG / KEJAKSAAN TINGGI MEMANGGIL DAN MEMERIKSA SELURUH PIHAK YANG TERKAIT, termasuk pihak yang menyerahkan dana, pihak yang menerima dana, pengurus CV Twone Sukses Ciptanusa, serta setiap pihak yang namanya disebut dalam percakapan maupun dokumen yang berkaitan dengan “uang pusat” atau “hak pusat”.
4. MENDESAK PPATK SEGERA MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN MEMPEROLEH GAMBARAN UTUH, guna mengetahui secara jelas sumber asal dana tersebut, pola pergerakan serta aliran transaksi, rekening‑rekening yang digunakan sebagai perantara, siapa saja yang menerima manfaat akhirnya, serta hubungan keseluruhan transaksi tersebut dengan istilah “uang pusat” atau “hak pusat” yang telah banyak disebut. (Arin/MI)