Dibantah Tinggalkan Tugas, Kritik Internal DPRD Ternate Tak Boleh Dialihkan ke Masalah Personal: “Jawab Pakai Data & Dokumen, Bukan Serang Orangnya”
DAERAH
JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS MALUT), Riswan Sanun, secara tegas membantah tuduhan yang berkembang bahwa Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, berhenti atau meninggalkan tugasnya sebagai wakil rakyat semata-mata karena menyuarakan kritik terkait persoalan di lingkungan lembaga tersebut.
“Jangan dibangun narasi seolah‑olah Ibu Nurjaya sudah tidak menjalankan tugasnya. Padahal pada tanggal 15 September 2026, beliau secara nyata masih melaksanakan kegiatan reses dan turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi warga,” tegas Riswan Sanun dalam keterangannya, Minggu,20/9/2026.
Menurutnya, menyampaikan kritik terhadap tata kelola lembaga justru merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengawalan yang melekat pada jabatan anggota dewan sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban menjalankan tugas resmi maupun menyerap keinginan rakyat.
“Anggota DPRD bukan sekadar hadir dalam rapat dan acara resmi. Tugas utamanya adalah mewakili masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan apa yang dirasakan warga. Mengkritisi ke dalam rumah tangga lembaga sendiri justru wujud tanggung jawab agar tetap jujur, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Riswan menegaskan hal‑hal yang dikemukakan Nurjaya menyangkut hal‑hal pokok dan penting pelaksanaan reses, perjalanan dinas, tunjangan serta fasilitas anggota, hingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena itu, ia meminta agar pembahasan tidak dialihkan menjadi perselisihan pribadi atau serangan terhadap orang yang menyampaikan masukan.
“Jika segalanya sudah benar dan sesuai aturan, tunjukkan buktinya, Jika perjalanan dinas dan reses sudah berjalan sesuai peraturan, buka peraturannya. Jika pertanggungjawaban sudah sah, perlihatkan dokumennya. Jika penetapan tunjangan memiliki dasar yang kuat dan alasan yang jelas, jelaskan secara terbuka kepada seluruh masyarakat,” tandas Riswan dengan tegas.
Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban mutlak berlaku untuk setiap lembaga yang menggunakan uang rakyat, tidak ada pengecualian.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa‑siapa. Kami hanya meminta agar semuanya terbuka dan dapat dilihat semua orang. Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, namun hak masyarakat untuk mengetahui dan mempertanyakan ke mana uang rakyat pergi juga mutlak harus dihormati,” lanjutnya.
Menyikapi imbauan agar segera fokus membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rencana anggaran tahun berikutnya, Riswan justru menegaskan: pembahasan anggaran yang baik dan benar baru bisa berjalan jika dimulai dari rumah sendiri dengan keterbukaan penuh.
“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang penghematan dan ketepatan penggunaan anggaran, sementara hal‑hal di lingkungan DPRD sendiri tidak boleh diketahui atau dipertanyakan? Uang rakyat tetaplah uang rakyat, siapa pun yang menggunakannya harus bertanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak, jika memang ingin membantah kritik, lakukanlah dengan data nyata, dokumen lengkap, dan penjelasan yang transparan. Jangan justru memutarbalikkan fakta dan mengubah persoalan pokok menjadi masalah pribadi.
“Jika ada yang keliru tunjukkan datanya. Jika ada yang tidak sesuai keluarkan buktinya. Jangan alihkan perhatian dari isi masalah lalu malah menyerang orang yang menyampaikannya,” pesan Riswan.
FORMAPAS MALUT secara tegas mendukung upaya mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk pengawasan ketat atas penggunaan anggaran publik di lingkungan lembaga perwakilan rakyat daerah.
“Sampai saat ini Ibu Nurjaya tetap melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD bukti nyata reses tanggal 15 September lalu sudah membuktikannya. Maka janganlah mempersoalkan orangnya, cukup jawab saja apa yang ditanyakan dan apa yang dikritisi,” pungkas Riswan Sanun. (Arin/MI).