Maluku Utara – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penginputan serta Pencatatan Kontrak Elektronik yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Aula Pertemuan Gedung ISDA, Kota Sanana, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BPBJ Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus mendorong penerapan sistem pengadaan yang lebih modern, transparan, efisien, dan akuntabel di seluruh pemerintah daerah.

Berbagai materi strategis disampaikan dalam kegiatan tersebut, mulai dari penginputan dan pencatatan kontrak elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), pemanfaatan Katalog Elektronik, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), konsolidasi pengadaan barang dan jasa, hingga strategi peningkatan Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan kompetensi aparatur agar implementasi sistem pengadaan dapat berjalan optimal.

Menurutnya, sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor utama dalam menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kompetensi aparatur semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pengadaan barang dan jasa yang profesional, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan level kematangan UKPBJ di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujar Hairil.

Ia menjelaskan, penggunaan SPSE, kontrak elektronik, dan Katalog Elektronik bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi merupakan bagian dari reformasi tata kelola pengadaan yang bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat proses pengadaan, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.

Hairil berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah sehingga kualitas tata kelola pengadaan terus meningkat.

Sementara itu, kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula, Abdi Umagapi, yang mewakili Bupati Kepulauan Sula.

Dalam sambutannya, Abdi mengapresiasi kolaborasi BPBJ Provinsi Maluku Utara dengan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis yang menentukan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Karena itu, aparatur dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan efisien.

“Melalui proses pengadaan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Abdi.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), camat, dan tim teknis untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Melalui kolaborasi ini, BPBJ Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa. Penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan level kematangan UKPBJ diharapkan mampu menciptakan sistem pengadaan yang semakin profesional dan memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Maluku Utara. (Tim/MI)