Ada Apa Dengannya!! Sekwan DPRD Ternate Aldhy Ali Diselidiki Rp64 Miliar, Sebelumnya Sudah Diperiksa Polda & Muncul di PTUN
DAERAH
TERNATE – Nama Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, kembali menjadi pusat sorotan hukum. Kejaksaan Negeri Ternate resmi meminta klarifikasinya terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran sebesar Rp64,235 miliar. Angka itu berkaitan dengan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate periode 2020–2024.
Penelusuran ini bermula setelah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melimpahkan laporan pengaduan kepada Kejari Ternate. Langkah tegas segera diambil: surat perintah tugas diterbitkan, tim intelijen turun bekerja.
“Pelimpahan laporan sudah diterima, surat perintah tugas sudah diterbitkan. Saat ini kami jalankan penelusuran,” tegas Andi Hamzah Kusumaatmaja, Kepala Seksi Intelijen Kejari Ternate, Selasa (6/10/2026).
Tim intelijen telah memeriksa 8 sampai 10 orang yang mencakup mantan Sekwan, Sekwan saat ini Aldhy Ali, mantan Sekretaris Daerah Kota Ternate, hingga mantan pejabat yang menyusun APBD pada periode itu. Laporan hasil pemeriksaan sudah dikirim ke Kejati Maluku Utara, kini menunggu disposisi pimpinan untuk langkah selanjutnya.
Yang menarik, Ketua dan Wakil Ketua DPRD belum dipanggil. Namun pintu belum tertutup.
“Belum dimintai keterangan. Tapi jika diperlukan di tahap berikutnya, tidak menutup kemungkinan pimpinan DPRD juga akan diperiksa,” ungkap Andi.
Ini bukan pertama kalinya nama Aldhy Ali tersangkut proses hukum. Sebelumnya, ia sudah diperiksa Ditreskrimsus Polda Maluku Utara dalam kasus terpisah terkait dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Belum selesai itu, namanya juga muncul dalam persidangan PTUN Ambon terkait gugatan Pergantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Ternate.
Dengan begitu, dalam waktu berdekatan, Aldhy Ali tercatat terlibat dalam tiga proses berbeda di tiga institusi penegak hukum yang berbeda, masing-masing dengan konteks dan perkara yang terpisah.
Hingga kini, penelusuran Rp64,235 miliar masih berada di tahap penyelidikan tertutup bidang intelijen, belum naik ke tahap penyidikan pidana khusus. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan, dilanjutkan atau dihentikan??.
“Ini penyelidikan intelijen, belum sama dengan penyidikan Pidsus. Tunggu disposisi pimpinan untuk langkah berikutnya,” pungkas Andi.
Publik kini menanti, apakah dari tiga proses yang berjalan ini akan muncul satu atau lebih dakwaan korupsi? Atau semuanya berakhir tanpa tuduhan pidana? Rakyat Maluku Utara menunggu jawaban penegak hukum. (Arin/MI)