Reinhard Janji Gas Habis Tipikor, Kasus Perjadin DPRD Ternate “Jalan Di Tempat”
DAERAH
Ternate – Komitmen percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Utara, Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan, kini menjadi sorotan menyusul belum adanya perkembangan terbaru yang diumumkan dalam penyelidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Ternate senilai Rp26,39 miliar.
Pada 30 September 2026, Reinhard secara terbuka menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan perkara korupsi yang menjadi pekerjaan rumah Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.
“Demi kepentingan masyarakat kita akan gas habis Tipikor,” tegas Reinhard di Mapolda Maluku Utara, Sofifi, Selasa (30/9/2026).
Pernyataan tersebut memberi harapan bahwa penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran, termasuk perjalanan dinas DPRD Kota Ternate, akan terus didorong melalui proses hukum yang terukur.
Namun, hingga Selasa (27/10/2026), belum ada perkembangan terbaru yang disampaikan Polda Maluku Utara kepada publik terkait penyelidikan perkara tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus itu menyatakan belum ada perkembangan.
“Belum ada perkembangan, demikian,” ujar Hadi Poerwanto, Selasa (27/10/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tindak lanjut atas komitmen percepatan penanganan perkara yang sebelumnya disampaikan Dirreskrimsus. Terlebih, penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Ternate telah melibatkan pemeriksaan sejumlah pejabat dan pihak terkait.
Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Maluku Utara diketahui telah meminta keterangan dari unsur Sekretariat DPRD Kota Ternate, aparatur sipil negara, serta sejumlah anggota legislatif.
Beberapa pihak yang disebut telah dimintai keterangan di antaranya Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali Kepala Bagian Keuangan DPRD Kota Ternate, Muhammad Iksan Kamil staf Sekretariat DPRD, Apriliansyah Adnan serta staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Mardia.
Dari unsur legislatif, pemeriksaan mencakup Nurjaya Hi. Ibrahim dari Fraksi Gerindra, Sartini Hanafi dari PDI Perjuangan, serta Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh. Nama Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, juga disebut dalam informasi mengenai pemeriksaan sejumlah anggota dewan.
Informasi yang diterima menyebutkan sekitar 10 anggota DPRD dan 4 pihak dari lembaga terkait telah diperiksa. Namun, rincian jumlah saksi dan status pemeriksaan masing-masing pihak masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada penyidik.
Perkara ini berkaitan dengan penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024–2025 yang mencapai Rp26.396.446.700 dan bersumber dari APBD Kota Ternate.
Meski sejumlah pihak telah dimintai keterangan, belum adanya pengumuman perkembangan terbaru membuat publik masih menunggu penjelasan mengenai hasil pendalaman saksi, penelusuran dokumen, serta tahapan hukum selanjutnya.
Belum adanya perkembangan yang diumumkan tidak serta-merta berarti penyidik tidak bekerja. Namun, keterbukaan informasi mengenai progres penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat mengetahui tindak lanjut atas dugaan penyimpangan anggaran yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Publik kini menanti penjelasan lebih lanjut dari Ditreskrimsus Polda Maluku Utara mengenai perkembangan penyelidikan tersebut, termasuk apakah pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen telah menghasilkan temuan baru yang dapat menentukan arah penanganan perkara.
Komitmen untuk menindak tegas tindak pidana korupsi yang sebelumnya disampaikan Reinhard pun menjadi tolok ukur harapan masyarakat terhadap transparansi dan kepastian proses hukum dalam kasus perjalanan dinas DPRD Kota Ternate. (Red)