Luas 3.314 Hektare Terbakar. eLKAPI: Pemerintah Maluku Utara Terlalu Lamban Tangani Karhutla, Gubernur Diminta Tak Menutup Mata
DAERAH
TERNATE / MALUKU UTARA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Maluku Utara kian mengkhawatirkan. Sepanjang 2026, luas area yang hangus telah mencapai 3.314 hektare. Lembaga Kajian dan Advokasi Pertambangan Indonesia (eLKAPI) menilai penanganan pemerintah daerah belum memadai dan mendesak Gubernur Maluku Utara serta seluruh kepala daerah untuk segera bergerak secara komprehensif, bukan sekadar responsif saat krisis terjadi.
Sekretaris Jenderal eLKAPI, Farid Ahmad, menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan resmi, Senin (5/10/2026). Ia menegaskan pola penanganan yang baru muncul setelah api membesar adalah kegagalan manajemen bencana.
“Kebijakan pencegahan dan deteksi dini harus diutamakan. Jangan menunggu api mendekati permukiman warga baru mengerahkan pasukan. Itu sudah terlambat,” ujar Farid.
Kekhawatiran itu diperkuat kejadian 1 Oktober 2026 di Desa Kaiyasa dan Gusale, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, di mana api sempat mengancam pemukiman warga sebelum dipadamkan. Data JPIK Maluku Utara menunjukkan angka kerusakan yang terus meningkat.
Farid menegaskan kewajiban ini diatur tegas dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mencakup tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Pemerintah daerah tidak boleh melepaskan tanggung jawab pada tahap awal.
“Kehadiran negara tidak boleh hanya terasa saat bencana sudah terjadi. Pengurangan risiko dan pencegahan adalah bagian utama dari pelindungan masyarakat. Mengabaikannya berarti melanggar amanat undang-undang,” tegasnya.
eLKAPI meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memastikan kesiapan operasional BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran hingga aparat tingkat desa mencakup ketersediaan personel, sarana transportasi, pasokan air, serta sistem pelaporan cepat titik api. Patroli pencegahan di kawasan rawan harus diperketat, sosialisasi larangan pembakaran lahan diperluas, dan setiap laporan warga ditindaklanjuti tanpa penundaan.
Kerja sama lintas sektor dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, instansi kehutanan, pemegang izin usaha, dan masyarakat sipil harus diperkuat secara terpadu.
Farid mengingatkan dengan tegas bahwa, Karhutla bukan sekadar masalah lingkungan. Ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem nasional. Pemerintah daerah wajib menjalankan tugasnya di setiap tahap sebelum dan setelah bencana. Rakyat tidak boleh menanggung akibat kelalaian perencanaan. Tutupnya. (Arin/MI)