Ternate – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku belakangan ini dirasakan memberikan dampak yang sangat signifikan dan memberatkan kehidupan masyarakat di wilayah Maluku Utara. Beban ini terasa jauh lebih berat dibandingkan daerah lain, khususnya bagi warga yang tinggal di pulau-pulau kecil, desa-desa terpencil, dan wilayah yang akses jalur transportasinya masih sangat terbatas dan sulit dijangkau. Rabu, 17/06/2026.

Berbeda dengan wilayah di Pulau Jawa dan daerah lain yang memiliki jaringan distribusi dan akses transportasi yang lebih lancar, kenaikan harga BBM di Maluku Utara secara otomatis mengerek biaya pengiriman barang kebutuhan pokok, biaya perjalanan, hingga biaya produksi usaha rakyat. Kondisi ini secara langsung menekan daya beli masyarakat serta memperlambat perputaran roda perekonomian lokal yang sudah terbilang lemah.

Menyikapi situasi tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Masyarakat Miskin Rio Bubula sekaligus menjabat sebagai Ketua Republik Basedu Provinsi Maluku Utara, H. Mohammad A. Adam, SE, dalam keterangannya menyatakan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan warga di daerah terluar adalah pihak yang paling merasakan dampak nyata dari kebijakan ini.

“Kenaikan harga BBM ini terasa sekali dampaknya bagi masyarakat kurang mampu. Apalagi mereka yang tinggal di desa terpencil dan pulau-pulau kecil. Bagi mereka, BBM bukan hanya kebutuhan kendaraan, tapi juga untuk keperluan memasak, penerangan, dan alat bantu bertani maupun melaut. Jika harganya naik, maka seluruh kebutuhan pokok ikut melonjak, sementara pendapatan mereka tetap,” ungkapnya.

Ia pun melontarkan seruan tegas kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah untuk segera mengambil langkah strategis.

“Kami mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi dan penentuan harga BBM di lapangan agar tidak terjadi penimbunan atau kenaikan yang tidak wajar. Lebih dari itu, perkuat dan segera salurkan bantalan sosial yang tepat sasaran bagi warga yang paling terdampak. Untuk sementara waktu, alihkan prioritas anggaran dari pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak ke penanganan kesejahteraan rakyat agar beban mereka bisa sedikit terangkat,” tegas H. Mohammad.

Selain soal bantuan langsung, ia juga menyoroti masalah ketimpangan yang sudah lama dirasakan masyarakat terkait pengelolaan kekayaan alam. Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam dan hasil tambang yang melimpah, namun kesejahteraan rakyatnya belum sebanding dengan kekayaan yang dikelola di wilayah ini.

“Kami meminta perhatian serius Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi sistem pembagian hasil kekayaan alam. Selama ini, hasil pengelolaan tambang di Maluku Utara belum dinikmati secara proporsional dan adil oleh masyarakat setempat. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa perbaikan, opsi penghentian sementara kegiatan tambang bisa menjadi pertimbangan sebagai bentuk perjuangan melindungi hak hidup warga,” jelasnya.

Ia juga berharap Gubernur Maluku Utara dapat mengoordinasikan seluruh jajaran pemerintahan agar program-program bantuan sosial berjalan terpadu, tepat waktu, dan tidak terjadi tumpang tindih.

Menyikapi adanya aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat belakangan ini, H. Mohammad memberikan dukungan penuh. Ia menilai gerakan tersebut adalah wujud kepedulian dan cerminan suara rakyat yang harus didengar.

“Saya selaku pengurus lembaga sosial sangat mendukung langkah mahasiswa dan elemen masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi. Di Maluku Utara ini, semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masih sangat kuat. Contoh kecil, Jika ada tetangga atau saudara yang kesulitan, kita bantu. Maka suara yang disampaikan itu bukan sekadar keluhan, tapi gambaran nyata kebutuhan rakyat di lapangan yang harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh komponen masyarakat Maluku Utara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan pandangan memecah belah semangat berjuang demi kesejahteraan bersama.

“Mari kita bersatu, jangan mudah terpecah belah. Teruslah menyuarakan keadilan dan hak-hak rakyat. Bersama-sama kita dorong pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk hadir menyelesaikan masalah ini demi masa depan dan kemajuan Maluku Utara yang lebih sejahtera,” tutupnya. Arin/MI